Opini Share articles in social media :
 

Pengembang Perumahan Rakyat Protes

Photo
 
( foto : Ilustrasi )

POL Publikasi Online - Jakarta, 31 Januari 2018
Awal tahun 2018 ini dimulai dan ditandai dengan gejolak protes dari Pengembang pelaku industri perumahan rakyat NYARIS di seluruh Indonesia, khususnya pasca Rapat Kordinasi Internal Bank BTN perihal penyaluran kredit bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang lebih akrab dijuluki MBR di Indonesia tahun anggaran 2018. Setelah acara seremoni pembukaan di salah satu hotel dikawasan tanah abang pada tanggal 24 Januari 2018 acara dimulai dengan sesi sosialisasi Rancangan Petunjuk Teknis dan Spesifikasi Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh salah satu Pejabat dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya akan kita singkat dengan PUPR.

Pembicara selanjutnya dilanjutkan oleh Pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ditutup oleh pembicara dari internal Bank BTN baik dari Satuan pengawas Internal dan terakhir dari Divisi yang menggawangi Penyaluran Kredit Subsidi. Suasana kebatinan Rakor mulai sedikit menjadi resah ketika Regulator menyatakan bahwa Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perumahan khususnya untuk program KPR Bersubsisi SSB (SSB=Subsidi Selisih Bunga) Bank BTN belum keluar dan saat ini masih dibicarakan ditingkat menteri. PUPR menegaskan agar penyaluran kredit KPR SSB sebaiknya ditunda dan jangan direalisasikan dulu sampai dengan keluarnya Peraturan Menteri yang memayungi produk dimaksud.

SSB atau Subsisi Selisih Bunga adalah salah satu skim pembiayaan KPR disamping FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dua-duanya dikelola oleh Regulator. Menteri Perumahan Suharso Monoarfa meluncurkan program bantuan dan kemudahan dari pemerintah berupa Subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kemudian populer dengan sebutan KPR FLPP. Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo (waktuitu) dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).

Dana pertama kali yang diluncurkan melalui APBN sebanyak Rp2,6 Triliun yang nantinya akan terus digulirkan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki rumah. Diharapkan dengan adanya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR akan menjadi stimulus bagi sektor riil, khususnya industri perumahan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. FLPP dananya 90 persen dari APBN, 10 persen dari bank. Program ini digawangi dan dikelola oleh sebuah Badan layanan Umum yang dikepalai setingkat direktur utama sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016. Sejak Januari 2017 Bank BTN mengubah penyaluran KPR subsidi dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) berganti ke program subsidi selisih bunga (SSB). Keduanya adalah KPR bersubsidi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh bunga 5 persen sampai lunas.Selanjutnya program FLPP kemudian diberikan kepada seluruh perbankan di luar Bank BTN. Kalau FLPP adalah anggaran APBN yang sudah disisihkan untuk dikelola secara bergulir maka subsidi selisih bunga (SSB) sumber dananya diambil setiap tahunnya dari APBN dan dikelola satuan kerja di Kementerian PUPR. Dalam program SSB ini, pemerintah hanya mengganti selisih bunga pasar dengan bunga subsidi yang dibayarkan ke bank penyalur KPR. Masalahnya adalah apa kriteria dan siapa saja Perbankan yang berhak diberikan program dua skim yang berbeda ini. Perlu diketahui bahwa dari tigapuluhan perbankan yang sudah menandatangani kerja sama dengan PUPR untuk menyalurkan program FLPP ini, BTN hampir menjadi penyalur tunggal KPR bersubsidi sebanyak 97 persen sampai dengan Tahun anggaran 2016 yang lalu.

Satu tahun sudah berlalu sampai ketika tulisan ini dipublikasikan, standard ganda penyaluran KPR Subsidi tersebut di atas malah semakin bergejolak karena sampai saat ini belum terbit Petunjuk Teknis KPR Bersubsidi dengan Skim SSB. Keruwetan ini diperparah karena seluruh pengembang perumahan yang jumlahnya ribuan sempat terhambat untuk menjual unit rumah ready stock bawaan 2017. Bayangkan panik dan gamangnya Pengembang ketika bank BTN mengatakan untuk puluhan ribu unit rumah yang sudah terbangun belum dapat diperjualbelikan. Itu berarti cashflow perusahaan akan terputus ibarat lokomotif dan rentetan gerbongnya tiba-tiba mengalami kandas karena rel nya anjlok. Seluruh penumpang histeris bahkan sebagian gerbong terguling dan keluar track rel. Sebagian kecil Pengembang yang lincah memang bisa terselamatkan dengan berpindah ke bank lainnya. Namun bagaimana dengan sebagian besar pengembang lainnya?

Baca Berita Terkait diatas :
- Standard Ganda Regulasi Kebijakan Perumahan Rakyat Tahun 2010
- Klaim BTN Jadi Pemicu
- Pengembang Perumahan Terpaksa Menunggu


   
Penulis : Midian Halomoan Saragi
Jabatan : Pengamat dan Praktisi Perumahan Rakyat
Sumber :