Opini Share articles in social media :
 

Klaim BTN Jadi Pemicu

Photo
 
( foto : Ilustrasi )

POL Publikasi Online - Jakarta, 31 Januari 2018
Munculnya persoalan yang disebutkan dalam tulisan terdahulu (PENGEMBANG PERUMAHAN RAKYAT PROTES) sesungguhnya bermula dari adanya klaim tagihan FLPP dari bank BTN kepada kementrian Keuangan melalui Kementerian PUPR yang jumlahnya sangat besar yakni kurang lebih sekian triliun. Tagihan ini adalah tagihan Kelebihan pencairan anggaran di tahun 2014 dan 2015 yang "overshooted". Dianggarkan 10 oleh kementian PUPR tetapi direalisasi 13 oleh Bank BTN. Mengingat sifat tagihan yang material maka Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dan menugaskan BPKP untuk melakukan audit penyaluran KPR FLPP oleh Bank BTN sebelum dibayarkan. Dari hasil auditing BPKP disimpulkan bahwa triliunan KPR FLPP itu disalurkan tidak sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana diuraikan dalam Pedoman teknis PUPR. Temuan-temuan mendasar seperti ketidaktepatan sasaran penerima masih ditemukan misalnya masyarakat yang berpenghasilan di atas MBR masih banyak yang menikmati subsidi APBN terlihat dari bahwa rumah dibeli sudah direnovasi total dan pemiliknya sudah mempunyai kenderaan mobil dan motor. Rumah yang dilarang disewakan dan dijual ternyata disewakan dan dijual pemilik.

Ketentuan hunian yang mengatur bahwa semenjak satu tahun sejak akad jualbeli dilakukan penerima subsidi harus menempati rumah secara permanen. Dan halinibanyakdiabaikanDampak rumah kosong adalah rusaknya rumah karena tidak dijaga dan dipelihara pemilik-nya. Belum lagi asumsi bahwa sesungguhnya pemilik tidak sangat membutuhkan rumah subsidi dimaksud. Persoalan lain yang membuat sesak adalah aspek teknik perumahan yang kualitas dindingnya sangat jelek dan retak-retak, sanitasi yang tidak berfungsi serta sarana prasarana yang tidak tersedia khususnya penerangan dan supply air bersih. Membayangkan pemilik rumah pergi pulang kerja melewati jalanan yang berkubang dan seringkali diserang bencana banjir mengindikasikan kurangnya kontrol dan pengawasan kualitas rumah yang trilliunan dibiayai dengan subsidi APBN.

Seluruh persoalan ini terus terjadi tahun berganti tahun tanpa ada kontrol dari masyarakat dan lembaga lain untuk mengingatkan. Berapa triliun lagi APBN harus dikucurkan tanpa berdampak sungguh kepada kesejahteraan Rakyat? Sampai berapa lama laginegara secarasungguhsungguhdapat mengangkat hidup masyarakat MBR lebih baik lagi? Sudah waktunya Pemerintah bersungguh-sungguh mengontrol kualitas rumah rakyat yang dibiayai oleh APBN. Dualisme dan standar ganda di ranah pelaku penyedia rumah dan perbankan sebagai lembaga penyedia saat ini lebih kental mengingat perlakuan terhadap keduanya yang berbeda. Perbankan dan Pengembang Perumahan yang menggunakan skim SSB saat ini terhadang belum adanya Petunjuk Teknis Kementeriaan PUPR sehingga ribuan stok rumah yang sudah dibangun di akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 dengan spesifikasi yang "out of rule" hingga saat ini belum dapat diperjualbelikan sementara user atau pembeli dan bank nya sudah siap.

Salah satu bocoran spesifikasi dan Petunjuk teknis 2018 mensyaratkan penggunaan besi kolom dan besi cor minimal 10 inci dimana "hampir semua" pengembang subsidi sampai saat ini, termasuk ribuan unit yang status ready-stock" masih menggunakan besi 8 inci bahkan 6 inci.. "Nafsu mendapat keuntungan sebesar-besarnya" dari pelaku Industri ini adalah sumber utama ketidakmajuan program pengadaan perumahan rakyat di negeri ini.Belum lagi spesifikasi dan petunjuk teknis lainnya yang mensyaratkan bahwa rumah yang dapat difasilitasi KPR SSB airnya harus sudah mengucur dan listriknya sudah on dan syarat lainnya. Kendala pemenuhan sarana khususnya listrik hingga saat ini sangat terkendala oleh keterbatasan supply dari pihak PLN demikian juga halnya dengan penyambungan dan penyediaan air bersih.

Kendala-kendala inilah yang akhirnya membuat para pelaku industri perumahan subsidi ini termasuk perbankan dan regulator akhirnya "menutup mata sebelah" memberikan "appproving" atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran terstruktur ini yang jelas-jelas tidak lagi memenuhi petunjuk teknis sebagaimana yang sudah pernah dikeluarkan oleh kementrian sebelumnya (Kimpraswil). Rumah yang diprogramkan sedianya dapat ditempati selama 20 sampai dengan 25 tahun sesuai umur KPR nya ternyata hanya berumur pendek dan memerlukan baiaya tambahan yang tidak sedikit dari masyarakat untuk memperbaikinya. (Halomoan)

Berita Terkait :

- Standard Ganda Regulasi Kebijakan Perumahan Rakyat Tahun 2010
- Pengembang Perumahan Rakyat Protes>
-
Pengembang Perumahan Terpaksa Menunggu


   
Penulis : Midian Halomoan Saragi
Jabatan : Pengamat dan Praktisi Perumahan Rakyat
Sumber :