Opini Share articles in social media :
 

Pengembang Perumahan Terpaksa Menunggu

Photo
 
( foto : Ilustri )

POL Publikasi Online - Jakarta, 31 Januari 2018
Para Pengembang perumahan yang menggunakan skim SSB (Subsisi Selisih Bunga) ini, umumnya di Bank BTN, hingga saat ini masih menunggu petunjuk dan izin jual beli dari PUPR. Perbankan diminta untuk taat azas dan complainuntuk tidak melakukan jual-beli hingga kelak keluarnya regulasi dimaksud. Ini menjadi pelajaran yang sangat mahal dan berharga bagi Pengusaha dan perbankan dengan maksud agar lebih berpihak kepada rakyat banyak dengan tidak mengorbankan mutu dan kualitas produk yang dijual. Perbankan diharapkan agar tidak lagi "bermain mata" dengan pengusaha perumahan subsidi dengan terus melakukan dan mengeluarkan persetujuan kredit KPR SSB yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta cita-cita besar Pendiri Bangsa ini yaitu memastikan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakkat MBR. Perbankan sebagai perpanjangan tangan Regulator diharapkan agar melakukan seleksi secara ketat atas Perusahaan dan produk rumah beserta kawasannya sebelum akad-kredit. Regulator juga seyogianya harus melakukan kontrol yang ketat atas perbankan sebelum terlebih pasca realisasi jual-beli rumah subsidi.

Masalah ribuan rumah dengan status ready stock produksi akhir tahun 2017 hingga terbitnya kelak Peraturan Menteri yang mengatur perlu dibicarakan dengan bijaksana oleh para stake-holder apakah dengan menurunkan harga jual rumah ataupun memastikan perbaikan rumah sesuai kualitas terbaik yang diinginkan pemerintah. Masalah ini bisa menjadi bola salju, apabila dibawa ke aspek politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan terutama menjelang persiapan pemilu besar di Tahun 2018 dn 2019 yang akan datang. Bagaimanapun para Pengembang Perumahan tentulah tidak mau dirugikan tetapi rakyat juga berharap agar komprominya tidak merugikan rakyat dan mengorbankan semangat pemerintah yang saat ini sungguh-sungguh ingin mensejahterakan rakyatnya.

Dualisme dan standart ganda ini juga harus segera dihentikan mengingat bahwa perlakuan ketat yang dialami oleh pelaku industri perumahan rakyat yang menggunakan skim SSB tidak dialami oleh pelaku insdustri perumahan rakyat yang menggunakan skim FLPP. Sejak hari kerja dibuka pada tanggal 2 Januari 2018 kemarin perumahan rakyat yang menggunakan skim FLPP ini berjalan lancar tanpa interupsi dari pemerintah (PUPR). Pengawasan kendali mutu dan spesifikasi tidak menjadi isu dalam transasi jual beli KPR subsisi FLPP baik di perbankannya maupun di pihak pengusahanya.

Hal ini tidak baik untuk terus dibiarkan apapun alasannya mengingat asas perlakuan yang sama kepada seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintah juga wajib hukum untuk melakukan kontrol yang baik atas seluruh pelaku industri perumahan subsidi ini dengan tidak bosannya berkreasi dan menumbuhkan sikap kritis dalam membantu dan membela rakyat kebanyakan khususnya masyarakat MBR. Pemerintah juga diminta untuk segera mengeluarkan peraturan Menteri yang mengatur secara equal seluruh aspek penngadaan perumahan rakyat ini agar tidak membingungkan para pelaku pasar.

Tulisan ini kiranya dapat menjadi inspirasi dan koreksi kepada para pihak dalam pengadaan perumahan rakyat khususnya masyarakat MBR agar dikemudian hari negara ini sungguh-sunggguh didapati benar pro rakyat dengan program nyata yang mensejahterakan rakyat Indonesia.


   
Penulis : Midian Halomoan Saragi
Jabatan : Pengamat dan Praktisi Perumahan Rakyat
Sumber :