Hukum & Kriminal Share articles in social media :
 

Sulitnya Mempertahankan Hak Atas Tanah
Mafia Pertanahan Ikut Bermain?

Photo
 

POL Publikasi Online - Minggu, 3 Januari 2010
Sejak Tahun 1986, Ny. Prahastoeti dan keluarganya yang membeli tanah seluas lebih kurang 10.000 M2 terletak di Jalan Raya Cilandak Marinir Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan harus berjuang keras untuk dapat mempertahankan hak atas tanah yang telah dibelinya ini.

Tahun 1983 tanah tersebut dibeli oleh Ny. Prahastoeti dari H. Toriq Muhammad dalam bentuk 3 bidang yang saling berbatasan dan masing-masing telah memiliki sertifikat. Sertifikat No. 333 se luas 3341 M2 dan 335 atas nama Toriq Muhammad dengan luas 3438 M2, sertifikat No. 334 atas nama Hj. Sheha dengan luas 3438 M2. Setelah jual beli terjadi, sertifikat itu di balik nama, sertifikat No. 333 dan 335 atas nama Ny. Prahastoeti sedang sertifikat No. 334 atas nama Mien Mien. Setelah dibeli, tanah tersebut dipagar dengan batako di tiga sisi, kiri kanan dan belakang, sementara di depan diberi pagar kawat duri. Mulanya tak ada masalah dengan tanah yang dibelinya ini. Karena belum dimanfaatkan, keluarga Ny. Prahastoeti menyuruh seorang tukang kebun bernama Tukimin untuk menjaganya.

Setahu bagaimana, tahun 1986, seorang anggota marinir bernama Sprt telah menguasai tanah ini dan mengusir Tukimin si tukang kebun. Sprt adalah menantu Noin bin Kulit yang menjadi pemilik awal tanah tersebut. Alasannya tentu klasik dan banyak terjadi belakangan di bidang pertanahan, tanah tersebut belum pernah dijual oleh mertuanya. Ny. Prahastoeti saat itu merasa tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan melawan Sprt. Dia hanya mampu melaporkan penyerobotan ini kepada polisi di Polsek Pasar Minggu. Namun laporannya bak embun ditelan panas matahari. Tak pernah ditindak lanjuti. Perlu diingatkan, hal itu terjadi tahun 1986, ketika reformasi belum bergulir.

Dengan mengumpulkan surat kuasa dari istrinya dan saudara-saudaranya, Sprt mencoba mendapatkan legitimasi atas tanah tersebut dengan mengajukan permohonan hak atas tanah dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu, dia menemui Sdry yang waktu itu menjabat sebagai Lurah di Jagakarsa serta meminta dibuatkan surat keterangan atas tanah tersebut, yang kemudian dijadikan bahan untuk permohonan hak atas tanah (sertifikat) dan bahan bukti dalam melakukan gugatan perdata kepada Ny. Prahastoeti dan beberapa orang lain yang dianggap terlibat dalam masalah ini seperti Mien Mien, H.O. Sukarna, Moch. Toriq, Ny. Syeha dan beberapa orang lain, sementara penggugat adalah Atja bin Noin dengan saudara-saudaranya sebagai ahli waris Noin bin Kulit. Gugatan perdata ini diketahui bernomor 181 /Pdt/.G/1998/PN Jaksel. Waktu itu, menurut sebuah sumber Sprt sudah berhasil "menjual" tanah ini kepada Ny. Mln yang dikenal sebagai "Tangan kanan sebuah pabrik rokok terkenal", dan diketahui banyak "bermain tanah".

Gugatan Sprt dan ahli waris Noin bin Kulit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diputuskan dengan menyebutkan bahwa "sertifikat yang dimiliki oleh Ny. Prahastoeti tidak memiliki kekuatan hukum" sebagai amar putusannya. Tentu saja Ny. Prahastoeti naik banding dan dimulailah perang mempertahankan hak. Bergulirnya reformasi telah memberi angin segar dan peluang bagi Ny. Prahastoeti untuk berjuang mempertahankan haknya. Apalagi Sprt kemudian diketahui sudah pensiun. Ada cerita dari sumber lain, Sprt yang berhasil meyakinkan Ny. Mln bahwa dia akan memenangkan pertarungan kepemilikan atas tanah tersebut, telah memperoleh sejumlah uang, mungkin se-bagai panjar pembelian atas tanah tersebut. Atau bahkan mungkin juga sebagai pembayaran lunas atas tanah yang menjadi sengketa itu. Konon, memegang uang banyak Sprt telah tergoda pada perempuan lain dan meninggalkan istrinya Ny. S beserta saudara-saudaranya sebagai ahli waris Noin bin Kulit yang telah memberi kuasa kepadanya sehingga mendapat kesempatan untuk mendapatkan "rejeki besar". Dan kini tinggallah para ahli waris ini berjuang sendiri untuk melanjutkan langkah yang ditinggal oleh Sprt.

Konon karena tak punya modal, ahli waris pun berhubungan dengan beberapa orang yang dianggapnya mampu dan mau membiayai perjuangan ini. Belum jelas, siapa - siapa yang telah ikut berjuang untuk merebut tanah tersebut. Dan untuk itu ahli waris telah menyerahkan surat-surat yang mereka miliki sebagai jaminan. Sementara itu, Keputusan Banding atas gugatan ahli waris telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan membatalkan putusan PN Jakarta Selatan sebagai amarnya. Sayangnya putusan ini belum juga punya kekuaran hukum tetap, karena ahli waris Noin bin Kulit masih mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengetahui hak atas tanah yang sudah dibelinya terancam dan kesempatan untuk mempertahankannya terbuka berkat arus reformasi, Ny. Prahastoeti memulai "penyerangan" (sebelumnya dia mengaku hanya berusaha bertahan menghadapi tuntutan dan gugatan atas dirinya). Dengan memberi kuasa kepada Benedict Slamet YU yang juga adalah keponakannya, mereka mengadukan Sdry yang mantan Lurah Jagakarsa dan A bin N sebagai ahli waris Noin bin Kulit ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemalsuan dan penggunaan surat palsu. Laporan ini rupanya mendapat tanggapan. Benedict Slamet YU, Abdul Hamid, SH, Asep Rachmat Affandy dan Noor Ali dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Anehnya, tersangka sendiri sampai bulan Juli 2005 belum pernah dipanggil dan diperiksa. Hal ini dapat diketahui dari adanya SP2HP yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya tertanggal 20 Juli 2005yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Dharma Pangrekun, MM dari Kasat II Harda Bangtah Reskrimum. Surat ini ditujukan kepada Benedict Slamet YU dan ditembuskan kepada Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kabid Binkum dan Kabag Analis Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Dalam surat itu hanya disebutkan sebagai kesimpulan sementara bahwa Terlapor Sdry dan kawan-kawan dapat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dan kemudian disebutkan sebagai tindak lanjutnya akan memanggil dan memeriksa Sdry dan A bin N.

Setahu bagaimana, proses pemeriksaan perkara ini selanjutnya diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Namun hasil pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan juga tidak pernah tuntas, telah bolak balik dari dan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebanyak 5 (lima) kali. "Berbagai alasan yang berubah-ubah diberikan oleh Kejaksaan. Saya menduga ini sebagai permainan mafia peradilan", kata Marni Malay, SH yang belakangan jadi pengacara keluarga Ny. Prahastoeti. Di sisi lain dari kejadian ini, Sdry malah melaporkan penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan ke Propam Polda Metro Jaya sehingga 3 orang penyidik dari Polda Metro Jaya dan 3 penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya.

Melihat perkembangan seperti ini, Benedict Slamet YU mewakili keluarga NY. Prahastoeti telah mengirimkan surat kepada Kapolri pada tanggal 09 Januari 2008 dan kemudian menyusul Surat Kepada Kadiv Propam Mabes Polri dan Irwasum Mabes Polri yang isinya tak jauh berbeda, melaporkan keterlibatan seorang perwira di Propam Polda Metro Jaya berinitial AKP Ctr yang diduganya telah mempengaruhi penyidik sehingga tidak lagi melaksanakan penyidikan atas kasusnya secara benar. Juga mempertanyakan hasil pemeriksaan atas para penyidik itu yang tidak pernah diumumkan walau telah berjalan beberapa bulan. Benedict Slamet YU khawatir, pemeriksaan para penyidik hanya strategi mengacaukan jalannya penyelidikan dan penyidikan atas kasusnya. Belakangan ternyata pemeriksaan terhadap Sdry telah dinyatakan berakhir dengan keluarnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) No.Pol : SK/409/VII/2008/Ditreskrimum. Ikhwal bolak baliknya berkas pengaduan keluarga Ny. Prahastoeti dikhawatirkan akan berakhir sama, "akhirnya ke laut".

Begitu beratnya memperjuangkan hak, apalagi nilai tanah tersebut saat ini ditaksir 4 juta rupiah per M2. Kalau dihitung jumlah sekitar 40 miliar rupiah. Tentu membuat terbit air liur para penegak hukum yang mau bermain api. Apalagi konon orang dari sebuah pabrik rokok besar yang memiliki uang banyak ikut menjadi master mind. Yang paling parah, kalaulah tanah tersebut benar telah pernah dijual oleh Noin bin Kulit yang kini sudah almarhum, maka arwahnya tentu tidak akan tenteram bila keturunannya terlibat mempermainkan persoalan tanah itu. "Biasanya hukuman untuk kasus tanah seperti ini langsung dari atas dan tidak terlalu lama", kata seorang tua yang pernah tinggal di lingkungan itu.


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :