Opini Share articles in social media :
 

Partai Politik Butuh Revolusi

Photo
 
( Ilustrasi : Yoanna Munir )

POL Publikasi Online - Bekasi - Jum'at, 14 Desember 2018
Beberapa unsur partai politik telah terlihat melakukan pembelotan dari kebijakan induk partai dalam menentukan dukungan atas calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Terakhir, beberapa gelintir orang yang mengaku kader Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 01 Jokowi - Amin Ma’ruf. Sikap ini jelas bertentangan dengan kebijakan resmi partai yang telah lebih dulu mendeklarisakan dukungan kepada pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno. Dan sikap ini kelihatannya seakan mengikuti jejak sebagian pengurus PAN di Kalimantan Selatan yang telah lebih dulu melakukan hal yang sama. Sebelumnya juga sudah terlihat kejadian yang motifnya sama, memilih sikap berbeda dengan induk partai dalam memberikan dukungan kepada Capres - Cawapres. Dan diprediksi, hal seperti ini akan berlangsung terus seperti wabah.

Kalau coba dianalisa apa yang menjadi penyebabnya, jawabannya akan terlihat dengan gamblang. Gejala ini tidak bersumber dari keinginan merebut jabatan pada struktur partai, namun semata hanya perbedaan penggunaan hati nurani dan logika dalam menerntukan dikap politis. Yang bertahan pada pilihan mendukung calon nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno berpedoman pada pemikiran yang tidak puas dengan kondisi yang ada dan sedang berjalan. Ketidak puasan ini diduga karena adanya hambatan yang muncul bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan material dengan cara - cara tidak sehat diakibatkan “penertiban dan pembersihan” yang dilakukan oleh pemerintahan in - cumbent. Sebagian mengharapkan dengan mengikuti gerbong baru mereka akan dapat kesempatan menduduki posisi penting pada periode pemerintahan mendatang. Itulah yang mendorong sikap sebagian besar elit yang berseberangan dengan pasangan nomor urut 01, yang dengan sekuat daya yang bahkan sampai menggunakan cara - cara yang melanggar etika politik dan etika demokrasi berusaha mempengaruhi massa.

Sementara yang memilih pasangan nomor urut 01 lebih menggunakan ratio dan berorientasi pada kepentingan bangsa secara luas dan bukan pada kepentingan kelompok. Pemikiran ini tentu bertolak dari fakta dan kenyataan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusaha berbuat maksimal dalam memperbaiki situasi ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat umum. Walau masih dalam tahap awal yang boleh dikatakan tahap persiapan menuju lepas landas. Tokoh - tokoh rasional inilah yang menggiring dan mempengaruhi masyarakat yang juga mau bertindak rasional untuk ikut memilih pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma’ruf Amin. Mungkin mereka juga sadar, bahwa baru Jokowi seorang presidenlah yang mendapat kesempatan menjadi pemimpin Negara mau dan sudah bekerja secara sungguh - sungguh melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masa depan dan memperbaiki banyak kekurangan yang pernah dilakukan pleh pendahulunya  seperti sikap korup dan ineffisensi yang selama ini menjadi hambatan bagi Negara dan masyarakat memperoleh kemajuan ekonomi.

Ditambah lagi dengan alternative pilihan yang ada sangat terbatas. Hanya ada dua pasangan Capres Cawapres. Sehingga sangat mudah menentukan pilihan. Hanya dengan melihat track record saja pun, orang - orang yang berfikir rasional sudah tak perlu ragu dalam memilih pasangan nomor urut 01 yang harus diakui juga bukan atau belum menjadi pasangan yang cukup baik apalagi sempurna.

Yang ingin saya soroti pada kesempatan ini adalah kehidupan partai politik di masa depan. Selama ini jelas terlihat, hampir semua partai politik yang ada masih bercorak mirip dengan “organisasi perusahaan” yang sangat didominasi oleh elit “pemilik modal” dalam menentukan kebijakan partai yang tentu saja berorientasi pada kepentingan elite - elit tersebut. Untuk mengganti seorang ketua (pengurus) partai yang jelas terlihat tidak memenuhi aspirasi anggota pun sangat sulit dan harus bersaing secara capital. Bisa dibayangkan betapa rapuhnya “soliditas”partai secara keseluruhan dengan keondisi seperti ini. Hal ini patut di soroti untuk dilakukan perubahan, walau tidak semudah mengucapkannya. Kesempatan untuk melakukan itu sedang terbuka dengan pelaksanan Pemilu legislatif dan Pilpres serentak April mendatang.

Kesempatan ini terbuka dengan memberikan kesempatan kepada “partai partai baru” atau partai dengan “pengurus pengurus baru” yang meemiliki track record yang baik untuk mendapat tempat pada periode pemerintahan mendatang.

Sikap dan pemikiran yang baru pada masyarakat juga mendapat momentum untuk berubah. Memilih calon wakil rakyat tidak lagi cukup dengan melihat partai politik dimana mereka bernaung, tapi perlu mengenal mereka satu per satu, terutama track record, kondisi ekonomi, pendidikan politik dan pendidikan umum, karir ekonomi dan tak kurang pentingnya keharmoisan keluarganya pribadi per pribadi. Kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang “menjual suara” nya hanya untuk “segantang beras”.

Masyarakat harus berusaha mengenal calon wakil rakyat yang akan mereka pilih dengan lebih baik. Tidak hanya lewat poster dan baliho yang hanya memuat foto foto mereka, tanpa kejelasan “siapa mereka” sebenarnya. Apabila hal seperti ini yang masih terjadi. Sulit dibayangkan bangsa ini akan lepas landas menuju kemakmuran yang lebih meningkat.

Tentu saja himbauan juga kita sampaikan pada calon wakil rakyat yang sudah mendaftar dan terdaftar untuk mengikuti Pileg. Kenalkan diri anda secara lebih luas dan lengkap. Jangan biarkan masyarakat memilih anda seperti memilih kucing dalam karung, apa lagi dengan membeli suara mereka. Para aktifis partai juga hendaknya berkemas melakukan konsolidasi diantara yang menginginkan perubahan dengan melakukan “revolusi” dalam tubuh partai politik.


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :