Opini Share articles in social media :
 

Memprihatinkan, di Kementerian juga rupanya ada Korupsi

Photo
 
(Ilustrasi foto : Yoanna ABD Munir)

POL Publikasi Online - Bekasi, 30 Desember 2018
Korupsi telah menjadi budaya di Indonesia" bukan sekedar ungkapan, tapi adalah kenyataan. Terbukti KPK sudah menindak banyak perbuatan korupsi tapi kelihatannya tidak akan habis. Keterbatasan kemampuan KPK saja yang menjadi penghalang pembuktian bahwa korupsi ada di banyak bidang dan sektor dan telah menjadi budaya.

Presiden Ir. H. Joko Widodo sampai saat ini sejak menjabat jadi presiden telah menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang bersih dari KKN. Tapi rupanya sikap beliau ini tidak cukup untuk menjadi panutan dan penghalang bagi birokrat di bawahnya untuk menghindar diri dari tindak korupsi. Yang memprihatinkan lagi, ternyata di lingkungan kementerian yang dapat dikatakan sangat dekat dengan presiden, ternyata juga terjadi tindak pidana korupsi. Mulai dari di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terakhir Kementerian PUPR juga telah menjadi sasaran penindakan KPK. Lagi, itu baru yang mampu dilacak oleh KPK. Bagaimana dengan yang tidak atau belum terlacak atau terbongkar ?. Mungkinkah anggaran yang sangat besar telah dikucurkan untuk membangun infrastruktur dan berada dalam kewenangan kementerian PUPR aman dari "kebocoran" ?.

Kita tidak ingin bersikap "pre judice/suudzon". Namun melihat secara umum mental pejabat yang belum mengharamkan uang korupsi patut di khawatirkan kebocoran besar juga terjadi disana. Nanti beberapa tahun kedepan mungkin akan terbuktikan dengan sendirinya melalui kejadian rusaknya bangunan/ proyek infra struktur karena pengerjaan yang tidak sempurna disebabkan "disunat"nya dana pembangunannya untuk keperluan menutup biaya suap dan sebagainya.

Masyarakat tentu berharap agar tindak korupsi itu betul - betul dibersihkan. Dan untuk itu KPK jangan dibiarkan bermain sendiri sebagai "single fighter". Tumpulnya kemampuan Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan menjadi alasan utama dibentuknya KPK harus segera diakhiri. Kepolisian dan Kejaksaan harus di bangun dan dibangunkan dari kelemahan mereka. Dan mengingat prinsip- prinsip management yang baku bahwa "kewenangan bisa didelegasikan, tapi tanggung jawab tidak", maka ini adalah mutlak tanggung jawab dan wewenang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jokowi tidak bisa hanya menjaga diri agar bersih sendiri, tapi harus punya kemampuan membersihkan semua bawahannya yang tentu saja secara berjenjang.
Presiden Jokowi harus bisa memilih dan mengangkat KAPOLRI yang bersih dan punya tekad dan kemampuan membersihkan institusi kepolisian sampai ke level paling bawah. Presiden tak perlu terikat dengan tradisi urut kacang dalam menentukan Kapolri seperti telah dilakukannya dalam menetapkan KSAD baru - baru ini. Begitu juga dengan memillih Jaksa Agung. Rasanya hampir tidak mungkin, dari ribuan personil di kedua instansi itu tidak ada "berlian yang bersih dan berani berkorban" untuk menjadi pembantu presiden dalam usaha memberantas korupsi dengan target mempercepat proses menncapai kemakmuran masyarakat bangsa.

Kalau memang "orang dalam" di kedua instansi itu diragukan kemauan dan kemampuan menindak teman sejawat, Presiden harus berani mencari terobosan, dengan pertolongan rakyat banyak melalui Lembaga Legislatif agar membuat perobahan Undang - undang untuk memberi kesempatan kepada orang dari luar instansi menjadi pejabat utama seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Itu bila perlu. Namun sebelum itu dilakukan, ada baiknya dilakukan seleksi ketat dan meminta masukan dari berbagai pihak untuk menemukan pribadi yang mampu mejadi KAPOLRI dan JAKSA AGUNG dari dalam instansi masing masing.

Tidak terlalu penting memperhitungkan senioritas dan kemampuan yang sudah dimiliki. Yang paling penting adalah integritas dan kemauan untuk berbenah memberantas "Budaya Korupsi". Kemampuan akan dengan mudah diperoleh setelah terjun pada jabatannya karena dengan sendirinya Figur terpilih akan mengumpulkan orang - orang pintar dan loyal kepadanya untuk menjalankan tugas ini bersama sama. Sebuah revolusi memang diperlukan. Adagium "alon - alon angger kelakon" harus ditinggalkan dalam usaha pemberantasan korupsi.

Banyak teriakan ditujukan pada KPK agar lebih mendahulukan pencegahan daripada penindakan. Pencegahan yang paling sederhana tidak harus dilkukan oleh KPK, tapi oleh Presiden dengan menginstruksikan agar semua uang dan dana pemerintah dikelola secara transparan untuk bisa dilihat oleh masyarakat secara detail dan terbuka. Perkembangan tekhnologi informasi sudah sangat mendukung untuk melaksanakan hal ini. Semua anggaran (pengeluaran dan pemasukan sampai ke daerah tingkat paling bawah dibuka untuk dapat dilihat dan diawasi oleh masyarakat luas. Karena bangsa ini umumnya masih memiliki budaya malu, keterbukaan ini setidaknya akan menjadi penghalang bagi para birokrat untuk bermain curang dengan dana Negara/ masyarakat. Tinggal menunggu political will.

Memberantas korupsi adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada artinya pembangunan segencar apapun kalau korupsi belum dibersihkan, setidaknya dieleminir jadi sekecil mungkin. Tidak hanya ditingkat atas, tapi juga di level bawah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. SEMOGA SUKSES !!!!

   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :