Hukum & Kriminal Share articles in social media :
 

Organisasi Anti Korupsi di Bentuk

Photo
 

POL Publikasi Online - Bekasi, 2 Agustus 2014
Prihatin dengan korupsi yang masih dirasakan terjadi di berbagai sektor pelayanan masyarakat dan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, beberapa orang yang memiliki persamaan visi dalam usaha pemberantasan korupsi sedang merancang pembentukan sebuah organisasi atau perkumpulan yang akan diberi nama GASAK sebagai singkatan dari Gerakan Anti Suap Anti Korupsi. Rencananya, organisasi ini akan menghimpun masyarakat yang memiliki pendapat yang sama bahwa pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan secara tuntas bila tidak menyertakan masyarakat secara aktif dan masif. Drs. Rudy. M. Saragi, salah seorang perancang organisasi ini mengutarakan bahwa organisasi ini akan menyesuaikan diri dengan keberadaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bekerja berlandaskan beberapa Undang - undang dan ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, secara umum pengurus organisasi akan mengenalkan keberadaan organisasi ini terlebih dulu kepada masyarakat luas melalui media massa, kemudian menghimbau masyarakat untuk turut serta bergabung dalam organisasi, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota.

Banyak elemen pengawasan yang seharusnya berfungsi mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor. Ada pengawasan internal berupa inspektorat, ada pengawasan eksternal dari polisi, kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain - lainnya, namun kelihatanya korupsi terus berlanjut. Ada sinyalemen bahwa semua fungsi pengawasan ini telah lumpuh terkooptasi oleh para pelaku korupsi. Bayangkan, polisi memiliki intel dan serse, mulai dari jenjang paling bawah sampai Mabes Polri.

Begitu juga Kejaksaan. Namun Negara terpaksa menciptakan instrument yang bersifat darurat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu pun belum memberikan hasil yang maksimal. Karena itu masyarakat harus turun secara langsung, setidaknya melakukan pengawasan dan melaporkan penyimpangan yang terjadi di lingkungannya seperti Pungli oleh oknum polisi di jalanan, di loket pembuatan dan perpanjangan SIM. Juga melakukan penolakan bila terjadi pungli bagi siswa - siswi di sekolah, baik itu berupa anjuran membeli pakaian seragam, melakukan perjalanan wisata yang selalu berkedok wisata ilmiah dan lain sebagainya. Masyarakat harus mulai melawan korupsi yang kecil - kecil yang terjadi disekitarnya. Masyarakat juga harus berusaha “memaksa” para penegak hukum agar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dan itulah yang akan dikerjakan oleh pengurus organisasi ini nantinya”, katanya memberi penjelasan.

Mengenai dana operasional organisasi, kelompok ini mengaku percaya bahwa masyarakat akan membantu bila organisasi ini benar - benar bekerja tidak untuk kepentingan sendiri dan sesaat. Makanya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang sedang disusun oleh sebuah tim perumus dengan gamblang disebutkan bahwa organisasi pengurus maupun anggota dilarang keras menerima sesuatu dari pihak yang ditengarai terlibat dalam sebuah tindak pidana korupsi. "Kan pemerintah juga menyediakan dana pembinaan organisasi. Yang penting kita bekerja dengan benar, efektif dan efisien", katanya menambahkan. Tak lupa dia menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat mendaftar menjadi anggota aktif dengan iuran anggota sebesar 2000 rupiah per bulan. Nantinya bila pengurusan akte pendirian dan proses pendaftaran sesuai dengan UU Ormas yang baru, organiasi ini akan disosialisasikan kepada masyarakat luas.(Yoanna)


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :