Hukum & Kriminal Share articles in social media :
 

"Mafia BBM" yang tak pernah Terbasmi

Photo
 

POL Publikasi Online - Jakarta, 19 April 2015
Walau Tim Reformasi Tata Kelola Migas telah merekomendasikan penghapusan bensin alias RON 88, Pertamina kelihatannya masih berusaha mengelak dengan menawarkan "produk baru" yang mereka sebut Pertalite. Kata mereka yang mengerti, pertalite ini adalah blending dari RON 92 dengan RON 88 sehingga dapat diklassifikasikan sebagai RON 90. Hal ini juga sudah dikomentari oleh Agung Wicaksono salah seorang anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, bahwa Tim merekomendasikan untuk melenyapkan penggunaan RON 88 dan menggantikannya dengan RON 92 yang masih berada 1 kelas dibawah pertamax. Juga disebutkan bahwa pencampuran RON 88 dengan RON 92 tentu menambah biaya produksi dan menyita waktu sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa jalan itu harus di tempuh?. Ibarat "kentut" yang tercium baunya tapi tidak terlihat bentuknya.

Hal ini semakin membukakan mata masyarakat yang selama ini kurang memperdulikan betapa Pertamina telah "menyedot" daya beli masyarakat lewat harga premium yang menjadi monopoli Pertamina. Harga yang dibeli oleh masyarakat tidak sebanding dengan kualitas BBM nya. Ibaratnya, masyarakat dijejali barang "SULO" dan harus membelinya karena harganya yang murah tapi tak diketahui kualitasnya. Kalaulah para ahli di bidang ini mau mengungkapkan analisanya secara benar dan jujur selama ini, bukan tidak mungkin masyarakat secara beramai ramai hijrah dari penggunaan premium menjadi pertamax secara suka rela, sehingga "subsidi" ratusan triliun selamat ini bisa diselamatkan.

Keberadaan Tim Reformasi Tata Kelola Migas telah mengungkapkan secara tidak langsung betapa korupsi yang terjadi di Pertamina kelihatannya tidak bisa dihentikan demikian saja. Praktek korupsi yang terjadi di Pertamina rupanya berlangsung terus sejak jaman Ibnu Sutowo menjadi direkturnya, namun tak pernah tersentuh oleh hukum alias untouchable. Pertanyaan besar pasti muncul di benak kita, Begitu kuatnya kah “mafia BBM” sehingga mampu melumpuhkan para penegak hukum secara total?. Begitu besarkah dana yang mereka miliki dari hasil permainan ini sehingga mampu "menyumpal mulut" berbagai pihak ?. Apakah suara Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ini juga akan berhasil mereka lumpuhkan?. Kemana janji - janji pemberantasan mafia Migas semasa kampanye yang terus menerus dikumandangkan akan berujung?.

Kalaulah harus demikian, rasanya masyarakat perlu berkorban lebih besar lagi dengan memboikot BBM yang dipasarkan oleh Pertamina dan biarlah mengantri berdesak desak di SPBU milik asing seperti SPBU milik Cevron, Shell, Petronas yang tidak mencukupi jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu cara "menghajar" pertamina agar tau diri. (RMS)


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :