Politik Share articles in social media :
 

Menjadi Anggota Kelompok Golongan Hitam atau Putih?

Photo
 

POL Publikasi Online - Bekasi, 22 September 2016
Saya membaca sebuah komentar dari Kompas.com yang memuat berita berjudul : Strategi agar Ahok - Djarot Tidak Menang Satu Putaran. Komentar ini diposting oleh Stanly Kumaseh, Kamis, 22 September 2016 | 10:21 yang isinya :

“Para Penantang Ahok kebanyakan dari Partai KORUPSI mohon Anies tidak bergabung dengan partai-partai demikian, nama Pak Anies di masyarakat masih bersih tolong jangan di kotorin pak Anies kecuali apak Anies bermanuver jadi Gub DKI dulu baru calon presiden gulingkan Jokowi...”

Rupanya pemilik akun ini adalah simpatisan Anies Baswedan yang cukup militant, berani menyebut partai - partai penantang A HOk sebagai Partai KORUPSI.

Karena merasa sependapat, saya mengutip komentar ini menjadi preambule untuk tulisan saya yang identik dengan pendapat diatas.

Barang kali kita sependapat bahwa sebenarnya banyak sekali anggota masyarakat Indonesia, baik yang sedang dan pernah menjadi pejabat apalagi yang sama sekali belum pernah menjadi pejabat, yang prihatin dengan kondisi politik yang bernuansa korupsi. Hanya saja mereka belum menemukan jalan yang sesuai dengan pemikiran mereka untuk bisa tampil sebagai actor atau pelaku pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan ketika menghadapi kebuntuan, mereka memilih “tiarap” dan menjadi penonton.

Rakyat banyak yang paling berkepentingan bagi terciptanya “good governance” mestinya tidak harus IKUT melempem dan diam seribu bahasa. Rakyat harus juga berbuat walau sekecil apapun untuk mengingatkan para elit yang punya kompetensi dan kemampuan memperbaiki keadaan. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh pemilik akun diatas, yang mengingatkan Anies Baswedan supaya tidak memaksakan diri tampil ke level pimpinan bila harus bergabung dengan kelompok yang tak jelas heroismenya dalam membela rakyat. Himbauan seperti itu juga tentu harus kita tujukan pada tokoh tokoh lain yang sudah jelas track recordnya bukan dari golongan koruptor atau sejenisnya agar tidak tergiur dengan jabatan yang diperoleh melalui jalur “hitam dan kelabu”.

Sebaiknya, partai partai politik yang baru, baik yang sudah jelas lolos mengikuti Pemilu mendatang maupun yang sedang berjuang untuk mendapatkan legitimasi, melakukan kegiatan “jemput bola” untuk mengajak dan menghimpun tokoh tokoh seperti yang termaksud diatas agar bergabung dalam suatu wadah baru yang masih “polos dan suci”. Partai partai baru ini tentunya muncul tidak hanya sekedar untuk tampil memperebutkan kekuasaan, namun adalah untuk cita cita yang lebih luhur, memperbaiki situsi politik dan kehidupan masyarakat secara lebih luas. Dan untuk itu tentu pengurus partai baru harus terbuka, bersedia memberi tempat kepada yang lebih punya kompetensi untuk memimpin dalam suatu system yang benar benar demokratis, serta terlebih lagi menjauhi politik uang dalam arti yang luas, yang selama ini menjadi sumber kobobrokan di Indonesia. Tidak seperti terjadi selama ini, tokoh tokoh mendirikan Parpol seakan mendirikan “kerajaan” untuk kelompok dan keturunannya dan mengambil keuntungan dari keberadaan Parpol tersebut.

Masyarakat awam juga harus mau dan mampu mendeteksi tokoh tokoh di lingkungan masing masing serta mendorong “berlian dan mutiara terpendam” yang ada untuk tampil dalam percaturan politik. Tanpa usaha massif dari masyarakat, sulit diharapkan perbaikan akan tercapai di masa depan. Mari kita dorong kaum muda yang punya keberanian dan kemauan menjadi “pahlawan yang sesungguhnya” di masa depan. Dan mari kita berpartisipasi aktif dalam wadah partai politik, setidaknya rela menjadi anggota yang membayar iuran wajib dan sumbangan sukarela demi hidupnya Parpol tersebut tanpa perlu memikirkan jalan jalan sesat untuk mendapatkan anggaran operasional. Mayarakat harus mampu memilih parpol yang “bersih” yang tidak hanya mengharapkan dana dari pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan individu dan golongan. (Rudy MS)


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :