Politik Share articles in social media :
 

Presidential Treeshold yang jadi Sengketa

Photo
 

POL Publikasi Online - 28 Juli 2017
UU Pemilu telah di sahkan oleh DPR-RI. Karena sejak awal sudah menimbulkan pro kontra terutama soal presiden treeshold, maka tidak heran, sebelum diundangkan, UU ini sudah di gugat ke Mahkamah Konstitusi.

Saya ingin melepaskan diri dari keberpihakan pada saah satu diantara yang tidak setuju pada PT 20% serta yang setuju. Tapi saya ingin menggunakan jalur pemikiran yang benar, terlepas dari kepentingan dan kekhawatiran, banyak pengamat atau praktisi politik yang melihat persoalan ini dari kepentingan politik. Bahkan ada yang berfikir bahwa UU ini menjadi barrier bagi seseorang menjadi calon presiden karena partainya tidak memiliki suara yang cukup. Di sisi lain ada pemikiran, bahwa PT 0% atau meniadakan Presidential Treeshold akan berdampak pada banyaknya calon presiden yang akan tampil pada tahun 2019 mendatang, dan hal ini akan mengakibatkan penyelenggaraan pemilu menjadi "sangat ribet dan akan memakan biaya yang sangat besar". Yang irrational lagi ada pendapat yang mengatakan, bila PT 0% presiden terpilih tidakkan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Mereka lupa bahwa dukungan terhadap presiden sangat tidak tergantung pada kekuatan partai pengusung. Pada akhirnya rakyat yang akan memilik presiden. Dan rakyat juga tidak aka n asal pilih. Perkembangan kesadaran politik masyarakat sudah semakin tinggi dan tidak akan gegabah memilih presidennya. Kedua pasangan pihak yang saling bertentangan ini saya anggap telah menyimpang dari azas dasar demokrasi, bahwa semua warga Negara dengan syarat tertentu berhak mencalonkan diri dan menjadi presiden sepanjang rakyat mayoritas ( 50% + 1 ) menghendakinya. Tentunya PT 0% lebih cenderung memenuhi "azas dasar" yang saya sebut diatas. Namun, pernyataan yang menyebut bahwa PT yang sudah diundangkan ini ditujukan untuk menjegal seseorang tertentu (dalam hal ini disebutkan nama Prabowo Subianto) untuk menjadi presiden patut untuk dikesampingkan. Dan saya ingin juga mengingatkan, bahwa usaha menggugat UU Pemilu ini jangan dikecilkan artinya sebagai memperjuangkan seorang perorang untuk mendapatkan kesempatan mencalonkan diri menjadi presiden. Menggugat UU Pemilu yang sekarang jauh lebih besar artinya.

Hal lain yang menjadi pijakan pemikiran saya ialah bahwasanya tahun 2019 Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilakukan secara serentak. Sehingga sementara ada pemikiran yang akan dijadikan dasar penghitungan PT adalah hasil pemilu tahun 2014. Pendapat yang sangat naif (menurut saya) karena pendapat ini tidak memperhitungkan sama sekali perkembangan politik, dimana bisa saja ada partai partai yang telah mengalami perubahan image di mata masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif. Menggunakan hasil pemilu 2014 sebagai dasar perhitungan sama dengan menggunakan "cek kosong" dalam bertransaksi.

Salah satu hal yang agak mengganggu pemikiran saya adalah perkembangan dan kelanjutan dari perbedaan pendapat pihak pihak yang "merasa berkepentingan langsung" atas keberadaan UU Pemilu ini. Contohnya, pertemuan Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadi bahan ulasan dan munculnya statemen satu pihak telah saling berbalas. Saya sangat menyayangkan "Terpancingnya" Presiden Jokowi dengan mengeluarkan celetukan yang kira kira bunyinya, "Dulu ada PT tidak dipermasalahkan. Kok sekarang dipersoalkan?". Sorry Mr. President. Pernyataan itu kurang relevan dengan perkembangan situasi politik sekarang dan yang akan datang. Yang pasti dulu pemilu presiden dan legislatif tidak dilaksanakan secara serentak. Semoga ke depan Presiden Joko Widodo tidak terpancing melayani statemen yang berkembang dengan celetukan yang "nyeleneh". Respeck masyarakat yang ada sekarang jangan sampai rusak oleh hal hal sepele.

Biarkan anjing mengonggong, kafilah lalu. Sometimes, "Silent is Gold". Sambil menunggu keputusan sidang Mahkamah Konstitusi yang akan memproses gugatan ini.


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :