Politik Share articles in social media :
 

Presiden Joko Widodo di Luar Negeri diPuji, di Dalam Negeri di Hujat

Photo
 

POL Publikasi Online - Bekasi, 31 Juli 2017
Judul di atas saya kutip dari pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang dimuat media online mainstream. Sebuah pernyataan yang memang kelihatannya berdasar kenyataan. Kalau statemen ini bernada sebuah pertanyaan yang belum terjawab, maka saya ingin memberi ulasan dan komentar.

Sejarah mengatakan bahwa bangsa ini cukup lama menjadi bangsa terjajah (oleh bangsa asing), ditambah lagi pembungkaman semasa orde lama plus semasa orde baru.
Kondisi "keterbelengguan" ini baru mulai terurai ketika memasuki fase reformasi. Ibarat baru menikmati kebebasan maka masyarakat secara umum menjadi "sedikit liar" dalam menyampaikan pernyataan apalagi menyangkut politik. Kekuasaan yang nikmat dan diperebutkan menjadi hal yang lumrah menjadi ajang statement "kontrol" dan "penilaian" oleh masyarakat, terutama para elit politik yang berkecimpung di arena perebutan kekuasaan secara demokratis sekalipun. Sepanjang belum termasuk delik pidana pencemaran nama baik apalagi usaha makar rasanya hal - hal itu wajar saja. Yang saya harapkan, para elit yang berada dalam lingkup sasaran kritik tidak menjadi terlalu sensitip dan bereaksi secara berlebihan. Sebagai contoh saya sebutkan ada statemen dari petinggi PDIP yang menyebut ucapan yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah pertemuannya dengan Prabowo dilatar belakangi agenda politik. Kalau kita terjemahkan kata "agenda" ini bisa diartikan sebagai gerakan/ aksi terjadwal dan terkoordinir untuk sebuah tujuan politik. Soal apa tujuan politik itu tentu kita bisa menduga duganya. Apalagi kalau bukan mendegrasasi citra Jokowi sebagai presiden dikaitkan dengan pemilu 2019. Reaksi seperti ini menurut saya akan menjadi kontra produktip bagi usaha Presiden Joko Widodo dalam membangun citra sebagai pemimpin yang demokratis dan sederhana, yang telah berusaha maksimal untuk membangun dasar - dasar pertumbuhan ekonomi ke masa depan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara berdasarkan UUD 1945. Termasuk pribadi Presiden Jokowi, kiranya tidak perlu terlalu reaktip terhadap pernyataan minor dan pihak manapun agar tidak disebut sebagai alergi terhadap kritikan bahkan ada yang menyebut Jokowi sedang menciptakan situasi orde baru.

Mari kita mencoba menganalisa, kenapa kritikan kepada Jokowi begitu gencar dan berbau negatip sementara di sisi lain beliau telah bekerja secara sunguh - sungguh dan "bersih". Mudah - mudahan kesan "bersih" yang saya ucapkan ini adalah sebuah kenyataan, bukan karena saya kurang punya kemampuan mendeteksi secara lebih dekat dan jelas, kecuali apa yang terbaca lewat pers nasional.
Saya melihat, penyebab gencarnya statement negatip dan kritik yang kadang tak cukup beralasan adalah disebabkan latar belakang Jokowi sebagai "orang sipil" yang bahkan berlatar belakang pengusaha. Seperti juga presiden yang berasal dari sipil pasca reformasi sangat rawan dengan kritikan bahkan cemohan. Kita bandingkan dengan era Preiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode. Hampir tidak ada kritikan keras terhadap dirinya. Dan tentu ini tak terlepas dari Latar belakang beliau sebagai militer, walau setelah menjadi presiden beliau juga berstatus sipil. Latar belakang militer ini membuat orang yang akan mengkritik, walau benar sekalipun akan bersikap ekstra hati - hati. Apa boleh buat, itulah kenyataan kondisi psikologis masyarakat bangsa ini secara umum. Masih agak lama hal ini bisa berubah dan harus secara perlahan. Tidak bisa sekaligus.

Secara presfektip ke depan, hal ini perlu dipertimbangkan. Menurut saya. Jokowi telah mendirikan fondasi bagi "Good Governance". Walau belum sempurna dan masih di warnai banyaknya pemangku kekuasaan yang korup, pekerjaannya ini perlu dilanjutkan. Pemilu 2019 tak terlalu lama lagi dan tak ada salahnya kalau mulai dipikirkan, tentu tanpa tindakan berlebihan. Jangan sampai memberi kesempatan pada "pihak lainnya" untuk berkata minor tentang Jokowi. Misalnya menyebut UU Pemilu sebagai rekayasa pemerintah, padahal sudah dijelskan bahwa UU Pemilu adalah hasil proses demokratis di parlemen. Soal ada usulan dari pemerintah untuk menetapkan presiden threeshold 30% dan berhasil digolkan rasanya bukanlah sbuah trik jahat seperti yang dituduhkan, kecuali cara brpikir yang tidak bersesuaian dengan situasi dan kondisi psikologi politik masyarakat. Tapi hal ini telah dijadikan amunisi untuk menembak Jokowi.
Kembali pada pemilu 2019 yang akan dilaksanakan serentak antara pemilihan anggota legislatip dan presiden. Sejak saat ini seyogyanya Jokowi mulai mempersiiapkan rencana dan strategi untuk menduduki RI kembali demi kesinambungan apa yang dikerjaakannya saat ini. Undang- undang memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk menduduki jabatan selama dua perode sepanjang disukai rakyat yang ditentukan dengan Pemilu. Memenangkan posisi itu cukup dengan meraih suara 50% +1. Tidak perlu harus 100%. Namun semakin tinggi prosentase pemiliihnya akan lebih memperkuat posisi dan citranya. Kekuatan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh suara di parlemen yang mendukungnya atau jumlah partai politik yang mendukungnya. Tapi karena kinerja dan kejujurannya. Hendaknya tidak sampai terjadi presiden Indonesia di lengserkan karena korupsi. Kalau di lengserkan oleh kompolotan para koruptor karena usaha memberantas korupsi, rasanya itu sudah karena takdir saja.

Di luar sudah beredar rumor - rumor tentang siapa calon pendamping Jokowi pada Pemilu depan. Ada yang sudah menyebut nama, yakni Kapolri Tito Karnavian dan ada pula yang menyebut Panglima Gatot Nurmantyo. Kalau bercermin pada situasi yang saya tulis diatas, saya lebih cenderung mengusulkan agar memilih tokoh militer dengan syarat "bersih" dan tidak terkontaminasi dugaan korupsi. Semoga itu akan menjadi modal bagi kestabilan politik di masa depan.


   
Penulis : Drs. Rudy Marodjahan Saragi
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Sumber :